Kamis, 09 April 2015

softskill

Lagi-lagi Kisruh UN dan Sistem Kuno di Era Komunikasi Canggih
OPINI | 18 April 2013 | 23:15http://assets.kompasiana.com/statics/kompasiana4.0/images/ico_baca.gif Dibaca: 267   http://assets.kompasiana.com/statics/kompasiana4.0/images/img_komen.gif Komentar: 3   http://assets.kompasiana.com/statics/kompasiana4.0/images/ico_nilai.gif 0
Kisruh yang kembali terjadi pada UN tahun ini tentu ada sebab musababnya. Salah satu dari penyebab kisruhnya UN itu adalah karena dizaman era komunikasi yang sudah begitu canggih seperti saat ini, Kementerian Pendidikan ternyata masih memakai sistem kuno dalam membagikan soal UN.
Padahal bila Kementerian Pendidikan mampu memanfaatkan Internet, e-mail; kasak kusuk seperti itu sebenarnya tak perlu terjadi. Caranya diawali dengan menyimpan soalan, jawaban dan model jawaban kosong (tinggal disilang) dalam satu software.  Setelah itu tetapkanlah hari pelaksanaan ujian. Sementara itu kepada seluruh panitia ujian diseluruh Indonesia disuruh menyiapkan computer yang tersambung dengan internet berikut mesin printernya.  Kecuali sekolah yang tidak terjangkau internet, soalnya mungkin harus dibagikan dengan cara lain.
Selanjutnya, pada hari yang telah ditetapkan, jam 5 pagi seluruh panitia dinegeri ini disuruh membuka soal, dan jawaban kosong dengan password yang diberikan saat itu — melalui hp barangkali — dan langsung mem-print-nya sebanyak murid yang akan mengikuti ujian. Sedangkan jawaban dari soalnya bisa dibuka kemudian ketika ujian akan diperiksa.
Dengan cara ini, Kementerian Pendidikan tidak perlu lagi repot-repot mencetak dan membagikan kertas ujian dengan tingkat resiko bocor, terlambat dan kehilang yang lebih besar.  Tambahan lagi dana untuk mencetaknya tentulah cukup besar pula.   Lain halnya kalau sasaran utamanya memang untuk mendapatkan proyek pencetakan, yaaa tentulah harus pakai sitem kuno.
Kalau kita mau menghitung, yakinlah; biaya yang harus dikeluarkan untuk sistem mencetak dan membagikan soal akan jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan memakai sistem internet.
Begitu pula dengan E-KTP. Katanya sudah electronic. Tetapi strategi tampilannya, datanya ternyata masih memakai sistem kuno pula. Betapa tidak, katanya sudah E- KTP electronic komputerisasi; tetapi ketika mendata peserta pemilu ternyata masih harus didata ulang lagi dengan usaha yang berbelit-belit. Mestinya dengan adanya e-KTP, data pemilu tidaklah perlu didata ulang lagi. Itu bisa tercapai bila strategi tampilan e-KTP-nya juga dibuat canggih yang bisa di update secara otomatis. Tidak seperti sekarang dimana tampilannya berbelit-belit, mubazir tidak pula pakai no. hp untuk memudahkan menghubungi pemegang KTP bersangkutan dia sedang berada dimana.
Mestinya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri belajarlah kepada Bank. Karena kita tahu urusan uang yang begitu berbelit-belit, rumit yang dulunya butuh waktu bisa berhari-hari bahkan minggu; kini dengan bantuan komputerisasi, urusan duitnya ternyata bisa dengan hitungan detik saja.  Untuk ambil dan mengirim uang bisa kapan saja di ATM dengan hitungan detik, bahkan dari kamar mandipun kini bisa kirim uang dengan sms banking. Kenapa untuk urusan UN kita masih terkubur dengan sistem kuno, dengan cara membagikan langsung. Uih sedihnya aku dengan kolotnya bangsa ini.
Kalau di Amerika kabarnya untuk sistem pemilu rakyatnya sudah memakai sistem komputer. Tidak pakai istilah main coblos lagi. Mereka sudah main tekan tombol saja.Menghemat sekian juta lembar kertas terbuang percuma. Karena setiap tekan tombol, data pilihannya sudah langsung tersimpan didata KPU-nya. Jumlah angkanya langsung bertambah setiap orang menekan tombol pilihannya dari mana saja. Sehingga tipis sekali kemungkinan terjadinya manipulasi, karena setiap detik perubahan angka bisa dimonitior dimana saja dan oleh siapa saja. Kapan ya bangsa yang besar ini mampu melakukan seperti itu ?.
Bagaimana mestinya efisiensi tampilan dari e-KTP yang dimaksudkan itu, sudah pernah saya sampaikan kepada Dinas Kependudukan Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada tahun 2004 dulu. Tetapi mungkin belum sampai. Kalau diperlukan saya bisa mengirimkannya kembali.


softskill

Lagi-lagi Kisruh UN dan Sistem Kuno di Era Komunikasi Canggih
OPINI | 18 April 2013 | 23:15http://assets.kompasiana.com/statics/kompasiana4.0/images/ico_baca.gif Dibaca: 267   http://assets.kompasiana.com/statics/kompasiana4.0/images/img_komen.gif Komentar: 3   http://assets.kompasiana.com/statics/kompasiana4.0/images/ico_nilai.gif 0
Kisruh yang kembali terjadi pada UN tahun ini tentu ada sebab musababnya. Salah satu dari penyebab kisruhnya UN itu adalah karena dizaman era komunikasi yang sudah begitu canggih seperti saat ini, Kementerian Pendidikan ternyata masih memakai sistem kuno dalam membagikan soal UN.
Padahal bila Kementerian Pendidikan mampu memanfaatkan Internet, e-mail; kasak kusuk seperti itu sebenarnya tak perlu terjadi. Caranya diawali dengan menyimpan soalan, jawaban dan model jawaban kosong (tinggal disilang) dalam satu software.  Setelah itu tetapkanlah hari pelaksanaan ujian. Sementara itu kepada seluruh panitia ujian diseluruh Indonesia disuruh menyiapkan computer yang tersambung dengan internet berikut mesin printernya.  Kecuali sekolah yang tidak terjangkau internet, soalnya mungkin harus dibagikan dengan cara lain.
Selanjutnya, pada hari yang telah ditetapkan, jam 5 pagi seluruh panitia dinegeri ini disuruh membuka soal, dan jawaban kosong dengan password yang diberikan saat itu — melalui hp barangkali — dan langsung mem-print-nya sebanyak murid yang akan mengikuti ujian. Sedangkan jawaban dari soalnya bisa dibuka kemudian ketika ujian akan diperiksa.
Dengan cara ini, Kementerian Pendidikan tidak perlu lagi repot-repot mencetak dan membagikan kertas ujian dengan tingkat resiko bocor, terlambat dan kehilang yang lebih besar.  Tambahan lagi dana untuk mencetaknya tentulah cukup besar pula.   Lain halnya kalau sasaran utamanya memang untuk mendapatkan proyek pencetakan, yaaa tentulah harus pakai sitem kuno.
Kalau kita mau menghitung, yakinlah; biaya yang harus dikeluarkan untuk sistem mencetak dan membagikan soal akan jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan memakai sistem internet.
Begitu pula dengan E-KTP. Katanya sudah electronic. Tetapi strategi tampilannya, datanya ternyata masih memakai sistem kuno pula. Betapa tidak, katanya sudah E- KTP electronic komputerisasi; tetapi ketika mendata peserta pemilu ternyata masih harus didata ulang lagi dengan usaha yang berbelit-belit. Mestinya dengan adanya e-KTP, data pemilu tidaklah perlu didata ulang lagi. Itu bisa tercapai bila strategi tampilan e-KTP-nya juga dibuat canggih yang bisa di update secara otomatis. Tidak seperti sekarang dimana tampilannya berbelit-belit, mubazir tidak pula pakai no. hp untuk memudahkan menghubungi pemegang KTP bersangkutan dia sedang berada dimana.
Mestinya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri belajarlah kepada Bank. Karena kita tahu urusan uang yang begitu berbelit-belit, rumit yang dulunya butuh waktu bisa berhari-hari bahkan minggu; kini dengan bantuan komputerisasi, urusan duitnya ternyata bisa dengan hitungan detik saja.  Untuk ambil dan mengirim uang bisa kapan saja di ATM dengan hitungan detik, bahkan dari kamar mandipun kini bisa kirim uang dengan sms banking. Kenapa untuk urusan UN kita masih terkubur dengan sistem kuno, dengan cara membagikan langsung. Uih sedihnya aku dengan kolotnya bangsa ini.
Kalau di Amerika kabarnya untuk sistem pemilu rakyatnya sudah memakai sistem komputer. Tidak pakai istilah main coblos lagi. Mereka sudah main tekan tombol saja.Menghemat sekian juta lembar kertas terbuang percuma. Karena setiap tekan tombol, data pilihannya sudah langsung tersimpan didata KPU-nya. Jumlah angkanya langsung bertambah setiap orang menekan tombol pilihannya dari mana saja. Sehingga tipis sekali kemungkinan terjadinya manipulasi, karena setiap detik perubahan angka bisa dimonitior dimana saja dan oleh siapa saja. Kapan ya bangsa yang besar ini mampu melakukan seperti itu ?.
Bagaimana mestinya efisiensi tampilan dari e-KTP yang dimaksudkan itu, sudah pernah saya sampaikan kepada Dinas Kependudukan Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada tahun 2004 dulu. Tetapi mungkin belum sampai. Kalau diperlukan saya bisa mengirimkannya kembali.